22 November 2022 - 19:46:18 WIB | Dibaca: 3166x

Medan (SIOGE) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumut mengapresiasi Pemko Medan karena berinisiatif menambahkan satu program di luar program yang telah ditetapkan dengan penerapan program eco office di kantor pemerintah, juga melakukan kegiatan daur ulang (komposting) dan pembentukan bank sampah di lingkungan kantor. 

Wali Kota Medan Bobby Nasution memimpin Exit Meeting Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun 2021 dan 2022 (sampai dengan Triwulan III) pada Pemko Medan di Balai Kota, Kamis (17/11/2022). Pemeriksaan berlangsung selama 30 hari kerja dimulai 14 Oktober – 17 November.

Dikatakan Bobby Nasution, Kota Medan dipilih sebagai perwakilan dari 20 Kabupaten/Kota di Indonesia yang BPK turut ikut membantu untuk melihat kinerja persampahan di Kota Medan. "Saya ucapkan terima kasih atas pemeriksaan yang sudah disampaikan oleh BPK RI. Memang, persampahan menjadi persoalan yang sangat krusial bagi Pemerintah Daerah, khususnya perkotaan," kata Bobby Nasution. 

Lebih lanjut menantu Presiden Joko Widodo ini menjelaskan, masalah persampahan menjadi tantangan bagi seluruh Pemerintah Daerah, termasuk Pemko Medan. Pemko Medan telah melakukan berbagai upaya dalam membenahi masalah persampahan. Apalagi ibukota Provinsi Sumatera Utara ini, pernah menyandang status sebagai kota terjorok di Indonesia.

"Berdasarkan hasil dari pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut yang menjadi salah satu poin terbesar dalam penilaian tersebut, TPA di Kota Medan belum berstandar nasional karena menggunakan sistem open dumping yang sudah tidak diperbolehkan lagi. Sekarang standar nasional TPA harus menggunakan sistem sanitary landfill atau teknologi untuk mereduce dan mereuse kembali sampah yang ada," jelasnya.

Oleh karenanya hasil pemeriksaan dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut ini, dapat menjadi sebuah landasan bagi Pemko Medan dalam membuat suatu kebijakan dan peraturan guna mengurangi dan memanfaatkan kembali sampah yang ada di Kota Medan. 

"Mudah-mudahan hasil pemeriksaan dari BPK ini nantinya dapat dijadikan sebagai acuan dan landasan dalam membuat kebijakan ataupun aturan untuk mengurangi dan memanfaatkan sampah yang ada di Kota Medan. Sehingga niat kita untuk menjadikan Kota Medan yang bersih dapat terwujud," harapnya.

Sebelumnya, Kepala BPK RI Perwakilan Sumut  Eydu Oktain Panjaitan menyampaikan, exit meeting ini dilakukan bertujuan untuk menilai efektivitas Pemko Medan dalam mengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pada tahun 2021 sampai dengan Triwulan III Tahun 2022.(Dinas Kominfo/Bahren)